HMB-Palu Minta Kepastian atas Sengketa Lahan Petani dan Pertamina EP yang Berlarut-larut
WARTAMAMUA.ID, PALU,- Kasus sengketa lahan antara Kelompok Tani Putra Matindok dan PT Pertamina EP Donggi Matindok Field kembali mendapat sorotan. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Batui Cabang Palu (HMB-Palu) angkat bicara soal penyelesaian persoalan di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan.
Melalui komunikasi langsung dengan Ketua Kelompok Tani Putra Matindok, Marsono, HMB-Palu mencatat bahwa para petani sejatinya menunggu kejelasan kesepakatan bersama dengan pihak perusahaan pada 15 Oktober 2026.
Namun kenyataannya, hingga Sabtu, 17 Oktober 2026, kepastian penyelesaian itu belum juga diterima. Ironisnya, aktivitas di area yang menjadi objek sengketa justru terus berjalan di tengah penantian tersebut.
HMB-Palu menegaskan, operasi industri minyak dan gas bumi (migas) tidak boleh berjalan tanpa payung hukum yang jelas sekaligus perlindungan terhadap hak warga. Prinsip ini, menurut mereka, merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta nilai keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Ketua Umum HMB-Palu, Haikal Faiz A. Lasanang, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi. Namun, ia mengingatkan agar investasi yang berjalan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, terutama ketika terdapat persoalan yang menyangkut penghidupan warga.
“Kami tidak menolak investasi. Namun, investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, bukan membiarkan persoalan yang menyangkut penghidupan warga berlarut-larut tanpa kejelasan,” ujar Haikal Faiz A. Lasanang, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Atas situasi itu, HMB-Palu menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak pihak perusahaan dan pemerintah terkait segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian sengketa lahan. Kedua, meminta pertemuan dengan Kelompok Tani Putra Matindok segera difasilitasi agar seluruh pihak dapat membahas persoalan yang ada dan menemukan jalan keluar yang adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, penyelesaian membutuhkan kejelasan, komunikasi terbuka, serta komitmen dari seluruh pihak terkait agar hak-hak masyarakat mendapatkan perhatian yang semestinya.
HMB-Palu menegaskan bahwa pembangunan dan kegiatan investasi seharusnya membawa manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, persoalan yang menyangkut penghidupan warga perlu diselesaikan secara adil dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan, bukan memperpanjang ketidakpastian masyarakat.




