WARTAMAMUA.ID. Beteleme – Satu terobosan menarik dibuat Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi. Pada hari Jumat (27/1/2023) sejak pagi hingga malam hari ia berkantor di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Morowali Utara.
Selama sehari penuh itu, bupati menjalankan tugas di kantor desa, mengadakan rapat dengan para pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah), Camat Lembo bersama para perangkatnya, kepala desa dan kepala BPD se Kecamatan Lembo.
Program yang diberi nama “Buka Desa” (Bupati Berkantor di Desa) sudah direncanakan sejak akhir tahun 2022 lalu. Dijadwalkan, sehari penuh pada setiap bulan, bupati dan OPD yang terkait dengan pelaksanaan publik akan bekerja dan melakukan pelayanan di satu desa yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pada tahap pertama ini program Buka Desa tersebut dilaksanakan di Desa Beteleme, ibukota Kecamatan Lembo.
Seterusnya, program ini akan berpindah ke kecamatan lain secara bergiliran hingga mencapai sepuluh kecamatan se Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan ini akan terus berputar setiap bulannya.
Turut hadir pada launching kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Morut Febriyanthi H DJ Hehi, Asisten I Bidang Pemerintahan Victor Tamehi, sejumlah pimpinan OPD, Camat Lembo Benyamin Hambuako, para kades dan kepala BPD.
Dalam sambutannya, Bupati Delis mengemukakan program buka desa tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan akses pelayanan publik sekaligus menjaring aspirasi masyarakat.
“Kita utamakan pelayanan umum. Jadi nantinya tidak perlu lagi jauh-jauh membuang biaya ke Kolonodale (ibukota kabupaten). Mau urus KTP, BPJS, bantuan beasiswa, dan sebagainya, bisa diselesaikan di satu tempat pada kegiatan buka desa,” jelas bupati.
Program ini, katanya, merupakan hasil studi tiru tentang pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Daerah itu kini sangat baju dan jadi acuan daerah lainnya di Indonesia dalam hal pelayanan publik.
“Seperti halnya di Banyuwangi, kita juga sudah merancang dan menyiapkan anggaran untuk membangun gedung pelayanan publik. Ini semua untuk membantu masyarakat kita,” jelasnya.
Bupati juga menambahkan, ada banyak program Pemda Morut yang sedang berjalan yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat.
Salah satunya adalah pemberian modal usaha kepada masyarakat sebesar Rp 300 juga per desa atau yang disebut dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pada tahun anggaran 2022 lalu, BKK tersebut menggunakan dana APBD sebesar Rp 37,5 milyar, dan pada tahun 2023 ini kembali dianggarkan dengan nilai yang sama.
Bupati menegaskan, anggaran besar yang dikucurkan pada berbagai sektor untuk kepentingan masyarakat, juga akibat meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dan investasi yang terus bertambah di Morut.
Pada sore harinya menjelang maghrib, bupati kembali mengumpulkan pimpinan OPD terutama yang terkait dengan pelayanan publik untuk melaporkan kegiatan selama seharian membuka pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa kepala dinas melaporkan kegiatannya mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Daerah (P2KBP3AD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), PTSP, Dinsos, Dinkes, Pol PP dan lainnya.
Menurut rencana, bulan Februari mendatang program Buka Desa ini akan dilaksanakan di Kecamatan Mori Atas. (Ale/Ryo/ute)
Sumber: Media Center Delis & Djira
Discussion about this post